Kelas Online Keuangan Daerah Perbendaharaan Daerah untuk Bantu Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah | Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.
Salah satu hak pemerintah daerah, antara lain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis pajak. Bila pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola bebepa jenis pajak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022.
Misalnya, pemerintah provinsi mengelola pajak pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat dan lainnya sedangkan pemerintah kabupaten diberikan kewenangan mengelola PBB-P2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame dan lainnya.
Kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sebagai contoh, urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terkait dengan jalan yaitu: pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat, penyelenggaraan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- Penerimaan daerah.
- Pengeluaran daerah.
- Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Tantangan Perbendaharaan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan utama adalah perubahan regulasi yang cepat. Pemerintah pusat dan daerah terus menerus memperbarui aturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparan. Pekerja di bidang ini harus selalu mengikuti perubahan tersebut agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan yang signifikan. Digitalisasi di bidang keuangan mengharuskan para pekerja untuk memahami dan menguasai sistem informasi keuangan yang baru. Hal ini mencakup penggunaan software akuntansi, sistem e-budgeting, dan berbagai alat teknologi lainnya yang mempermudah proses pengelolaan keuangan namun memerlukan keahlian khusus.
Tantangan lainnya adalah kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Masyarakat dan pihak-pihak terkait kini lebih kritis terhadap penggunaan dana publik. Hal ini menuntut para pengelola keuangan daerah untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terakhir, ada juga tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga ahli dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga program pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.
Menghadapi tantangan-tantangan ini, mengikuti kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah menjadi solusi yang menarik. Melalui kelas ini, pegawai dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan terbaru yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Kelas Online Keuangan Daerah untuk Jaga Tata Kelola Keuangan Daerah
Tempat Kelas Online Keuangan Daerah Perbendaharaan Daerah
Kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Dalam rangka mendukung peningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah, PITMA menawarkan program peningkatan kapasitas dalam bentuk kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah yang dapat diikuti oleh para aparatur pengelola keuangan daerah.
PITMA adalah perusahaan dengan izin resmi penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, dan assessment center yang berkantor pusat di Jogja. PITMA membuka kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah yang dapat anda ikuti baik dengan metode e-learning melalui LMS PITMA di pitmabelajar.com dan melaui fitur tatap muka virtual melalui Zoom Meeting.
PITMA, merupakan provider pelatihan yang berpengalaman di bidang pelatihan keuangan daerah yang berorientasi pada bidang kesuksesan bersama. PITMA berupaya untuk membantu banyak orang agar mampu belajar keuangan daerah dengan lebih efektif.
Materi yang Diajarkan di Kelas Online Keuangan Daerah Perbendaharaan Daerah
Dalam kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah, peserta akan mempelajari berbagai topik penting yang esensial untuk pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa materi utama yang akan diajarkan:
1. Penganggaran Daerah: Materi dalam kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah mencakup proses penyusunan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Peserta akan belajar tentang analisis kebutuhan, penyusunan rencana kerja anggaran, serta teknik pengalokasian dana yang efektif untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Pengelolaan Kas Daerah: Peserta kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah mempelajari prinsip-prinsip dasar pengelolaan kas, termasuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas. Mereka akan diajarkan tentang cara menjaga keseimbangan kas, memprediksi arus kas, serta mengelola likuiditas untuk memastikan ketersediaan dana bagi kegiatan operasional daerah.
3. Pelaporan Keuangan Daerah: Materi kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah yang fokus pada penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Peserta akan mempelajari standar akuntansi pemerintahan, teknik penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca daerah, dan laporan operasional. Selain itu, mereka akan belajar tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
4. Audit Keuangan: Peserta kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah akan mempelajari dasar-dasar audit keuangan, termasuk audit internal dan eksternal. Materi ini mencakup proses perencanaan audit, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan audit. Peserta juga akan belajar tentang identifikasi risiko dan pengendalian internal untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara efektif dan efisien.
5. Sistem Informasi Keuangan: Dengan perkembangan teknologi, penguasaan sistem informasi keuangan menjadi sangat penting. Peserta kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah diperkenalkan pada berbagai software akuntansi dan sistem e-budgeting yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka akan belajar cara menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.
6. Pengelolaan Aset Daerah: Materi kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah yang meliputi pengelolaan aset tetap dan aset bergerak milik daerah. Peserta akan mempelajari teknik inventarisasi, penilaian, dan pelaporan aset, serta strategi pemeliharaan dan penghapusan aset yang sudah tidak produktif.
7. Manajemen Risiko Keuangan: Peserta kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah akan mempelajari teknik-teknik identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Materi ini penting untuk memastikan bahwa risiko keuangan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu operasional dan keberlanjutan program-program daerah.
Dengan mempelajari materi-materi tersebut, peserta kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif tentang pengelolaan keuangan daerah. Kelas online keuangan daerah perbendaharaan daerah dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam dan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Pendaftaran Kelas Online Keuangan Daerah Perbendaharaan Daerah
Untuk proses pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan menguhubungi kontak yang tersedia di laman website untuk mendapatkan informasi dan penawaran khusus dari kami.
Tunggu apalagi? segera hubungi PITMA di tombol yang tersedia di laman website kami, dan jangan lupa follow akun instagram kami di @pilarteknotama.
